Download Slot Domino Olympus Apk install

Slot Higgs Domino Rp terdapat game olympus permainan baru, silahkan download melalui link dibawah ini :

DOWNLOAD

Jangan salah gunakan aplikasi ini, permainan ini hanya untuk hiburan saja.

Contoh Soal Ujian CAT PPK Pemilu 2024

1. Menurut UUD 1945, Gubernur, Walikota, dan Bupati dipilih secara

a. Demokratis melalui mekanisme internal partai politik

b. Aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

c. Langsung oleh rakyat

d. Penetapan Presiden

e. Demokratis

Jawaban : E

2. Agar pemilu dapat terwujud secara ideal dibutuhkan beberapa persyaratan

a. Adanya kebebasan untuk mengetahui dan memperbincangkan pilihan

b. Adanya pemerataan bobot suara semua rakyat

c. Adanya lembaga pengawas pemilu yang mandiri

d. Adanya kebebasan untuk memilih

e. Adanya prosedur pencoblosan dan penghitungan surat suara serta pelaporan hasil penghitungan suara secara akurat.

Jawaban : E

3. Yang merupakan tindak pidana pemilihan adalah

a. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan TNI-POLRI dan Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye

b. Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye dan Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye

c. Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye dan Keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial.

d. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara dan TNI-POLRI dan Penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye

e. Keikutsertaan Pejabat Negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye Keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial.

Jawaban : B

4. Asas pemilihan umum menurut Pasal 22E UUD 1945 adalah berikut ini, kecuali

a. Adil

b. Terbuka

c. Bebas

d. Langsung

e. Rahasia

Jawaban : B

5. Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri, maka :

a. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan dapat mengusulkan calon pengganti

b. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti

c. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan di diskualifikasi

d. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan bisa saja mengganti dengan membuat surat pernyataan

e. Partai Politik boleh saja mengusulkan kembali

Jawaban : B

6. Salah satu larangan kampanye yang dapat langsung diberikan peringatan tertulis untuk menghentikan kegiata kampamye walaupun belum menimbulkan gangguan dan/atau penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah Pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain adalah:

a. Mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum

b. Menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan, dan melakukan pawai dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya

c. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah

d. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye

e. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Jawaban : B

7. Dibawah ini adalah merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, kecuali:

a. Anggota Panwas membiarkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota KPU

b. Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain

c. Keberpihakan terhadap salah satu peserta Pemilu

d. Mengeluarkan pendapat untuk mendukung salah satu peserta pemilu

e. Melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan

Jawaban : B

8. Anggota KPU Kabupaten/Kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama oleh:

a. Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan

b. DKPP, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi

c. KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi

d. DKPP, KPU dan Mahkamah Konstitusi

e. KPU, Bawaslu, dan DKPP

Jawaban : E

9. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2017 dilakukan pada tanggal:

a. 15 Januari 2017

b. 15 Februari 2017

c. 15 Maret 2017

d. 15 April 2017

e. 21 Februari 2017

Jawaban : B

10. Jumlah partai politik lokal peserta Pemilu 2009 di Provinsi Aceh adalah .........

a. 3 partai politik

b. 4 partai politik

c. 5 partai politik

d. 6 partai politik

e. 7 partai politik

Jawaban : D

11. Salah satu persyaratan Pemantau Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah

a. Mempunyai kantor tetap sampai ke tingkat kecamatan

b. Memiliki kepengurusan sampai ke tingkat kecamatan

c. Mendapat akreditasi dari pengawas Pemilihan

d. Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM

e. Bersifat independen

Jawaban : E

12. Dibawah ini tugas KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kecuali:

a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

b.Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh ppk, pps, dan kpps dalam wilayah kerjanya

c. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota

d. Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota

e. Menyampaikan Daftar Pemilih Kepada KPU Provinsi

Jawaban : E

13. Dibawah ini yang merupakan kewenangan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu adalah…

a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

b. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya

c. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota

d. Merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota

e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya

Jawaban : E

14. Lembaga negara yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu adalah…

a. Komisi Pemilihan Umum serta Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum

b. Komisi Pemilihan Umum serta Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi

c. Komisi Pemilihan Umum serta Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Penyiaran Indonesia

d. Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum

e. Badan Pengawas Pemilihan Umum serta Kepolisian dan Kejaksaan

Jawaban ; A

15. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip pengaturan dana kampanye, kecuali:

a. Menjaga kesetaraan bagi peserta pemilu

b. Mencegah pembelian nominasi, pencukongan calon dan pengaruh kontributor/kelompok kepentingan terhadap calon

c. Mengikutsertakan peserta pemilu dalam pembuatan regulasi pengaturan dana kampanye

d. Membebaskan pemilih dari tekanan kandidat atau partai dari iming-iming dukungan keuangan

e. Mencegah donasi ilegal atau dana hasil korupsi atau kejahatan lainnya

Jawaban : A

16. Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan secara serentak pada tahun…

a. 2015; 2016; dan 2017

b. 2015; 2017; dan 2018

c. 2015; 2017; dan 2019

d. 2015; 2020; dan 2025

e. 2015; 2019; dan 2023

Jawaban : A

17. Hingga saat ini perubahan UUD 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali. Perubahan pertama dilakukan pada tahun....

a. 1998

b. 1999

c. 2000

d. 2001

e. 2002

Jawaban : B

18. Dibawah ini merupakan kewajiban penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan asas kepastian hukum berdasarkan peraturan bersama antara KPU, Bawaslu dan DKPP mengenai Kode Etik Penyelenggara Pemilu, kecuali…

a. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

b. Menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang- undangan; tata tertib; dan prosedur yang ditetapkan

c. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya

d. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu; menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

e. Menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil

Jawaban : B

19. Sistem pemilu digunakan untuk mengkonversi suara rakyat menjadi kursi. Setiap sistem pemilu setidaknya memerlukan 5 unsur yaitu, kecuali…

a. Besaran Dapil (distric magnitude) dan Ambang Batas (threshold)

b. Formula Pembagian Kursi atau Penentuan Calon Terpilih

c. Pola Pencalonan (nomination)

d. Model Penyuaraan (balloting)

e. Sistem Kepartaian

Jawaban : A

20. Pengawas Pemilu meneruskan laporan pelanggaran administrasi Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi pemilu adalah…

a. Pelanggaran terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu

b. Pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum

c. Pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan diluar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan

d. Pelanggaran terhadap Kode Etik Pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU bersama-sama dengan Bawaslu

e. Pelanggaran pemilu yang penanganan dan penyelesaiannya dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara

Jawaban : C

21. Jumlah partai politik lokal peserta Pemilu 2014 di Provinsi Aceh adalah .........

a. 3 partai politik

b. 4 partai politik

c. 5 partai politik

d. 6 partai politik

e. 7 partai politik

Jawaban : A

22. Jumlah partai politik lokal peserta Pemilu 2019 di Provinsi Aceh adalah .........

a. 3 partai politik

b. 4 partai politik

c. 5 partai politik

d. 6 partai politik

e. 7 partai politik

Jawaban : B

23. DKPP memberikan sanksi kepada setiap Penyelenggara Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Sanksi yang dijatuhkan kepada penyelenggara pemilu atas pelanggaran kode etik yang bersifat berat adalah:

a. Teguran tertulis

b. Peringatan Keras

c. Pemberhentian Sementara

d. Pemberhentian Tetap

e. Pemberhentian tetap dan denda

Jawaban : D

24. Untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam penegakan kode etik Penyelenggara Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu membentuk:

a. Keputusan DKPP dan Pedoman Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik

b. Surat Edaran DKPP dan Juknis Tata Cara Pengaduan

c. Peraturan DKPP dan Keputusan DKPP

d. Peraturan DKPP dan Maklumat DKPP

e. MoU antara KPU, Bawaslu dan DKPP

Jawaban : C

25. Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017. Berapa hari jangka waktu pembentukan Pengawas TPS sebelum hari pemungutan suara:

a. 7 (tujuh) hari

b. 14 (empat belas) hari

c. 21 (dua puluh satu) hari

d. 23 (dua puluh tiga) hari

e. 30 (tiga puluh) hari

Jawaban : B

26. Di bawah ini yang tidak termasuk Lembaga Negara di Indonesia setelah amandemen UUD 1945 adalah:

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat

b. Dewan Pewakilan Rakyat

c. Dewan Perwakilan Daerah

d. Dewan Pertimbangan Agung

e. Presiden

Jawaban : D

27. Sebelum berlaku UU No 7 tahun 2017, Penyelenggara Pemilu diatur dalam undang undang ....

a. UU Nomor 22 tahun 2007

b. UU Nomor 8 tahun 2012

c. UU Nomor 12 tahun 2003

d. UU Nomor 15 tahun 2011

e. UU Nomor 2 tahun 2011

Jawaban : D

28. Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017, ambang batas suara nasional yang diperoleh partai politik peserta pemilu agar dapat disertakan dalam penghitungan kursi untuk DPR RI adalah sebesar .....

a. 2,5 persen

b. 3 persen

c. 3,5 persen

d. 2 persen

e. 4 persen

Jawaban : E

29. Keterwakilan perempuan sekurangnya 30% dalam pencalonan sebagai anggota DPR dan DPRD untuk pertama kalinya diterapkan pada pemilu .....

a. 1997

b. 1999

c. 2004

d. 2009

e. 2014

Jawaban : C

30. Berikut ini merupakan pernyataan yang salah, dalam pelaksanaan kampanye:

a. Materi Kampanye Calon wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat

b. Pemasangan alat peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta tak perlu atas seizin pemilik tempat tersebut.

c. Calon Gubernur , Bupati / walikota berhak untuk mendapatkan dukungan dan fasilitasi maupun informasi dan data yang sama dan setara dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

d. Penyampaian materi Kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif

e. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan Kampanye

Jawaban : A

31. Calon yang diusulkan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik dan calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari, kecuali:

a. Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing

b. Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya

c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah

d. Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain

e. Perusahaan Swasta Nasional

Jawaban : B

32. Hari yang dimaksud dalam penanganan pelanggaran Pemilihan adalah:

a. Hari Nasional

b. Hari Kalender

c. Hari Khusus

d. Hari Kerja

e. Hari Libur

Jawaban : B

33. Hari yang dimaksud dalam penanganan pelanggaran Pemilu adalah:

a. Hari Nasional

b. Hari Kalender

c. Hari Khusus

d. Hari Kerja

e. Hari Libur

Jawaban : B

34. Berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2016. Permohonan kasasi sengketa Tata Usaha Negara pemilihan dapat diajukan ke Mahkamah Agung sejak dibacakannya putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam waktu:

a. paling lama 7 (tujuh) hari

b. paling lama 6 (enam) hari

c. paling lama 5 (lima) hari

d. paling lama 4 (empat) hari

e. paling lama 3 (tiga) hari

Jawaban : E

35. DKPP yang berwenang menjatuhkan sanksi etik terhadap penyelenggara pemilu memiliki keanggotaan terdiri atas:

a. 1 (satu) ketua merangkap anggota dan 4 (empat) anggota

b. 1 (satu) ketua merangkap anggota dan 5 (lima) anggota

c. 1 (satu) ketua merangkap anggota dan 6 (enam) anggota

d. 1 (satu) ketua merangkap anggota dan 4 (empat) anggota ditambah anggota di tingkat provinsi

e. 1 (satu) ketua merangkap anggota dan 1 (satu) wakil ketua merangkap anggota dan 5 (lima) anggota

Jawaban : C

36. Ketua DKPP dipilih dari dan oleh anggota DKPP melalui rapat pemilihan Ketua DKPP yang dipimpin oleh….

a. Anggota tertua

b. Anggota termuda

c. Anggota tertua dan termuda

d. Salah satu anggota dari 7 anggota

e. Kementrian dalam negeri

Jawaban : C

37. Daerah pemilihan untuk anggota DPRD kabupaten/kota adalah ......

a. Desa/kelurahan, atau gabungan desa/kelurahan

b. Gabungan desa/kelurahan dan kecamatan

c. Kecamatan, atau gabungan kecamatan

d. Kabupaten, atau gabungan kabupaten

e. Kota, atau gabungan kota

Jawaban : C

38. Saat ini jumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk tiap provinsi adalah....

a. Dua orang

b. Tiga orang

c. Empat orang

d. Lima orang

e. Enam orang

Jawaban : C

39. Berikut ini adalah asas penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017, kecuali ......

a. Mandiri

b. Tertib

c. Efisien

d. Kredibel

e. Berkepastian Hukum

Jawaban : C

40. Sebutkan pasal dalam UU Nomor 10 tahun 2008 yang digugat ke Mahkamah Konstitusi dan dikabulkan melalui Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 sehingga mengubah penetapan calon anggota DPR dan DPRD terpilih menjadi berdasarkan urutan suara terbanyak:

a. Pasal 210

b. Pasal 201

c. Pasal 214

d. Pasal 212

e. Pasal 222

Jawaban : C

41. Lembaga apakah yang melaksanakan audit laporan dana kampanye :

a. KPK

b. BPK

c. BPKP

d. PPATK

e. Kantor Akuntan Publik

Jawaban : E

42. Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan dengan sistem...

a. Distrik berwakil banyak

b. Proporsional terbuka

c. First past the post

d. Suara terbanyak

e. Proporsional

Jawaban : A

43. Pada Pemilu 2019, pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan dengan sistem...

a. Distrik berwakil banyak

b. Proporsional terbuka

c. First past the post

d. Two round system

e. Proporsional

Jawaban : B

44. Pada Pemilu 2009, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dengan sistem...

a. Distrik berwakil banyak

b. Proporsional terbuka

c. First past the post

d. Two round system

e. Proporsional

Jawaban : D

45. Dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu, KPU RI memberikan laporan kepada ...

a. Presiden

b. DPR dan MPR

c. DPR dan DPD

d. DPR dan Presiden

e. Mahkamah Konstitusi

Jawaban : D

46. Pemberhentian Anggota KPU dan Bawaslu secara administratif dilakukan oleh:

a. DPR

b. DKPP

c. Mendagri

d. Presiden

e. Pengadilan

Jawaban : D

47. Jenis perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS meliputi antara lain, kecuali :

a. kotak suara dan bilik suara

b. Obeng untuk mencoblos

c. Sampul kertas dan Segel

d. Surat Suara

e. Tinta

Jawaban : B

48. Peserta Pemilihan dalam hal ini pasangan calon dapat diperbolehkan melaksanakan kampanye pada waktu:

a. 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang

b. 21 (dua puluh satu) hari sebelum dimulainya masa tenang

c. 5 (lima) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara

d. Sejak ditetapkan sebagai pasangan calon hingga dimulai hari tenang

e. 3 (tiga) hari sejak penetapan pasangan calon hingga dimulai masa tenang

Jawaban : E

49. Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota pada Pemilu 2009 ditetapkan berdasarkan calon yang ......

a. Berada di nomor urut 1 dalam Daftar Calon

b. Memperoleh suara minimal 30% dari Bilangan Pembagi Pemilih

c. Memperoleh suara terbanyak berdasarkan urutan di Daftar Calon

d. Memperoleh suara melebihi Bilangan Pembagi Pemilih yang ditetapkan

e. Memperoleh suara sama dengan Bilangan Pembagi Pemilih yang ditetapkan

Jawaban : B

50. Tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat ........ bulan sebelum hari pemungutan suara.

a. 24 (dua puluh empat)

b. 22 (dua puluh dua)

c. 20 (dua puluh)

d. 18 (delapan belas)

e. 12 (dua belas)

Jawaban : C

Download Makalah Makna Budaya Hubungannya dengan Komunikasi Lintas Budaya

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Cara berpikir dan bertingkah laku manusia tidak terlepas dari budaya kehidupannya sebagai hasil dari pengkondisian budaya melalui pendidikan dan pengajaran dari orang tua, guru, dan masyarakat lingkungan sekitarnya baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga adat yang berbeda akan membentuk cara berpikir dan bertingkah laku yang berbeda pula. Namun sayangnya sering kali orang merasa yakin bahwa cara berpikir dan bertingkah laku serta sistem budayanya adalah sistem yang benar dan sudah seharusnya orang lain memiliki nilai-nilai dan adat istiadat yang sama.

Manusia sebagai makhluk sosial, sengaja atau tidak, selalu akan terus berkomunikasi sesuai dengan motif dan tujuannya masing-masing. Komunikasi manusia adalah proses yang melibatkan individu-individu dalam suatu hubungan, kelompok, organisasi, dan kelompok yang merespon dan menciptakan pesan untuk beradaptasi dengan lingkungan satu sama lain.

DOWNLOAD FILE WORD DISINI

DOWNLOAD FILE PPT DISINI

Download Makalah Konflik dalam Komunikasi Bisnis Organisasi Berhubungan dengan Psikologi Industri dan Organisasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komunikasi merupakan unsur penting dalam kehidupan sosial. Meskipun komunikasi sering menimbulkan konflik sosial, namun dalam penyelesaianya pun tetap melalui proses komunikasi juga. Dalam setiap kehidupan sosial sering terjadi konflik sosial. Konflik senantiasa melekat pada setiap orang. Oleh karena itu konflik selalu terjadi, baik dalam lingkup kecil dan sederhana seperti keluarga, tetangga, teman sepermainan, kelompok orgnisasi atau instansi, maupun pada lingkup yang lebih besar seperti pada setiap komunitas, masyarakat, negara sampai pada hubungan internasional.

DOWNLOAD FILE WORD DISINI

DOWNLOAD FILE POWER POINT DISINI

Daun Cirik Babi

Daun cirik babi adalah tanaman asli indonesia dan penyebarannya meliputi daerah Aceh, jawa, sulawesi, nusa tenggara, dan tanaman ini dimanfaatkan secara turun temurun sebagai obat herbal, tanaman cirik babi ini bisa juga dikonsumsi sebagai sayur, akan tetapi rasa daun ini sangat lah pahit.

Daun cirik babi berkhasiat berbagai macam penyakit, diantaranya radang paru - paru, gangguan jantung, sakit gigi, nyeri buang air kecil, mencegah infeksi setelah melahirkan, hidung tersumbat, mengatasi kebotakan, infeksi telinga, batuk, kulit terbakar sinar matahari, penghambat tumbuh sel kanker.

Daun cirik babi ini biasanya tumbuh daerah yang terpapar sinar matahari namun teduh, biasanya banyak ditemukan daerah hutan, tempat lembab seperti di halaman belakang rumah dan di pinggir jalan.

Adapun kandungan kimia yang terkandung didalam daun cirik babi ini antara lain : alkaloid, a-cubebene, caryophyllene, a-chamigrene, y-terpinen, d-limonene, a-pinene, 2-carene, dan minyak astiri.

Sekian dulu penjelasan singkat tentang daun cirik babi yang sangat berkhasiat untuk obat batuk untuk orang dewasa maupun anak - anak, semoga postingan kali ini bermanfaat bagi kita semua amin.

Channel Anda tidak Lagi Memenuhi Syarat untuk Monetisasi

Ada bermacam faktor jika channel youtube anda tidak lagi memenuhi syarat untuk monetisasi, seperti pengalaman saya ditahun 2021 masuk email berwarna kuning yang isinya kalau channel youtube saya tidak lagi memenuhi syarat monetisasi, intinya youtube telah memutuskan kerja sama untuk menampilkan iklan di channel saya, setelah saya cari kesana kesini penyebabnya video saya terdeteksi sebagai konten digunakan ulang, akan tetapi youtube tidak menjelaskan video mana yang digunakan ulang, pihak youtube hanya menerangkan apa saja yang boleh diupload dan tidak boleh di upload, berikut penjelasannya.

Konten yang dianggap layak monetisasi

• Revisi yang ditambahi bumbu humor atau analisis yang bukan karya asli Anda
• Klip dari konten orang lain sebagai bagian dari ulasan kritis 
• Adegan suatu film yang sulih suaranya telah Anda ubah
• Cuplikan ulangan suatu pertandingan olah raga dimana anda menjelaskan tindakan salah satu pemain yang mengakibatkan kemenangan atau kekalahan
• Video reaksi berisi komentar Anda terhadap video aslinya
• Hasil edit rekaman video karya kreator lain yang telah Anda tambahi jalan cerita atau komentar

Konten yang dianggap tidak layak monetisasi

• Video singkat yang Anda kompilasi dari situs sosial media lain
• Koleksi lagu dari beragam artis ( meskipun anda telah mendapat izin dari mereka)
• Klip yang menampilkan berbagai moment acara favorit Anda yang di edit menjadi satu dengan sedikit atau tanpa narasi
• Konten yang diupload berkali kali oleh kreator lain
• Promosi konten orang lain ( meskipun anda telah mendapat izin dari mereka)

intinya konten yang digunakan ulang artinya channel yang menggunakan konten orang lain tanpa membuat perubahan atau menambah nilai yang signifikan.

Sekian dulu untuk pembahasan kali ini semoga ada manfaatnya terima kasih telah berkunjung diblog saya.

Sumber : Pengalaman pribadi

Cara Membuat SIM Online Mudah dan Cepat

SIM adalah singkatan dari Surat Izin Mengemudi, di indonesia SIM merupakan identitas yang diberikan oleh Polri kepada seseorang sebagai tanda telah memenuhi syarat untuk mengemudi kendaraan dan mengerti serta patuh terhadap peraturan perundang - undangan lalu lintas.

Berikut ini adalah syarat - syarat untuk mengurus atau membuat SIM secara online tanpa harus mengantri di kantor kepolisian.

• Download Aplikasi Digital Korlantas Polri
• Selanjutnya pendaftaran akun dan verifikasi data
• Siapkan dokumen yang di minta
• Klik menu SIM dan pilih Pendaftaran SIM
• Isi data sesuai dengan data diri Anda
• Lakukan pembayaran biaya membuat SIM 
• Selanjutnya ujian teori
• Jika lulus, pilih tanggal untuk mengikuti ujian lapangan di satpas yang sudah anda pilih
• SIM dapat diambil setelah lulus ujian praktek

Adapun untuk biaya membuat SIM sebagai berikut :

• SIM A - Rp. 120.000
• SIM B - Rp. 120.000
• SIM B I - Rp. 120.000
• SIM C - Rp. 100.000
• SIM C I - Rp. 100.000
• SIM C II - Rp. 100.000
• SIM D - Rp. 50.000
• SIM D II - Rp. 50.000
• SIM Intetnasional - Rp. 250.000

Perlu diperhatikan, nominal diatas belum termasuk biaya tes kesehatan dan tes psikologi.