Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Saudara-saudaraku sekalian, setiap tahun kita dihadapkan
pada satu masa yang sensitif, yaitu perayaan Natal oleh saudara-saudara kita
Kristiani. Pertanyaan yang selalu muncul di tengah umat adalah Bagaimana seharusnya
sikap seorang Muslim? Bolehkah kita mengucapkan selamat? Bolehkah kita ikut
'merayakan'?
Pendapat Ulama mengenai hal ini, terutama di Indonesia,
dapat kita petakan menjadi tiga kelompok besar, yang kesemuanya memiliki dalil
dan dasar ijtihad yang kuat. Mari kita bahas satu per satu.
Pertama, Pendapat Pelarangan Mutlak.
Kelompok ulama ini, yang sering merujuk pada fatwa-fatwa
dari Timur Tengah atau Mazhab Hanbali, cenderung bersikap keras. Mereka
berpendapat bahwa mengucapkan selamat Natal adalah haram.
Alasannya jelas, mengucapkan 'Selamat Natal' atau ikut
merayakan dianggap sebagai bentuk ridha (kerelaan) atau pengakuan
terhadap keyakinan trinitas dan keilahian Yesus Kristus, yang secara
fundamental bertentangan dengan prinsip Tauhid (keesaan Allah) dalam
Islam.
Mereka berpegangan pada kaidah: Tasyabbuh bil Kuffar—menyerupai
kaum non-Muslim. Karena Natal adalah simbol ibadah mereka, maka kita dilarang
menyerupainya.
Kedua, Pendapat Moderat.
Ini adalah pendapat yang dipegang oleh banyak ulama di Indonesia,
termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam beberapa fatwanya yang lebih
fleksibel. Mereka membedakan antara Aspek Ibadah (Aqidah) dan Aspek
Sosial (Muamalah).
Para ulama ini berpandangan bahwa mengucapkan 'Selamat
Natal' adalah bagian dari toleransi sosial (tasamuh), bukan
persetujuan akidah. Ini adalah manifestasi dari 'lakum dinukum wa liya din'
(Untukmu agamamu, dan untukku agamaku) dalam konteks hubungan bertetangga dan
bernegara.
Syaratnya, ucapan tersebut hanya sebatas doa agar damai
dan bahagia, tanpa ada niat untuk mengakui doktrin ketuhanan Yesus.
Ketiga, Pendapat Pertengahan.
Pendapat ini sering muncul di kalangan ulama kontemporer
yang berfokus pada Maqashid Syariah (tujuan syariat). Mereka menyatakan
bahwa mengucapkan selamat hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu, seperti
menjaga kemaslahatan yang lebih besar.
Misalnya, seorang pejabat negara yang mewakili seluruh
rakyat, atau seorang karyawan yang diwajibkan oleh atasan non-Muslim untuk
menjaga hubungan baik demi keberlangsungan pekerjaan. Dalam kasus ini, menghindari
fitnah atau menjaga kedamaian sosial dianggap lebih penting daripada
pelarangan ucapan semata.
Semoga Allah senantiasa membimbing kita menjadi
umat yang teguh dalam keyakinan, namun lapang dada dalam bersosialisasi.